Indonesia Not Ready to Use E-Voting in 2014 Election

Indonesia Not Ready to Use E-Voting in 2014 Election

FRIDAY, 26 APRIL 2013

UII, YOGYAKARTA – The opinion suggesting Indonesia to use E-voting during next 2014 election is still in debate. The system is considered not safe since it has some flaws which can be exploited by irresponsible people.

“E-voting weakness can be manipulated by some people as their interest which can disturb the process and result of the voting itself”, as said by Manik Hapsara, Ph.D., lecturer from Informatics Engineering, Faculty of Industrial Technology UII on Friday (26/4).

He said the failure to implement e-voting system during election will damage public trust to the voting result. “If that happen, the government may decide to organize re-election. Of course, it waste democracy budget and certainly affect state affair”, he stated.

Even though, Manik also admitted that there is some advantages if e-voting successfully implemented such as voting count will a lot of easier so the result can be obtained faster, more secrecy since encrypted, and more practical by using touch screen.

“The prospect to utilize this system is still bright, but it is not easy to implement it here. Researcher even stated it can be the first secured system in the world”, he added.

In Indonesia, e-voting system has been successfully implemented in some region such as Pandeglang, Banten, and Jembrana. But, the internet connection system to transfer the voting data is not yet fully secured and has many loops which can threaten the voting credibility. Manik afraid some irresponsible people who capable to attack the system through spoofing, virus, and denial of service.

Manik mentioned e-voting implementation in other countries, for example in the US, Hawaii, Venezuela, Philippine, and India. It still has problems, such as in hardware, the system itself, and vote. The problem may be caused by bug in the system or hacker attack which penetrated system security.

In the end, he concluded “Indonesia is not ready to use this system. We cannot risk our democracy, political economy life, and law to an unreliable system”.

Link: http://www.uii.ac.id/content/view/2293/257/

E-voting Pemilu Nasional 2014 Menantang Risiko

Jumat, 26/04/2013 – 20:38

YOGYAKARTA, (PRLM).- Gagasan penerapan e-voting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 merupakan langkah menantang risiko meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sukses menerapkan e-voting pada pemilihan kepala daerah di Pandeglang dan Jembrana.

Pakar teknologi informasi Universitas Islam Indonesia (UII) Manik Hapsara, PhD menyatakan keberhasilan e-voting dalam dua pemilu lokal tidak bisa dijadikan jaminan bahwa e-voting dalam pemilu nasikonal bisa sukses.

Menurut dia tantangan terberat dari penerapan e-voting pemilihan umum nasional pada daya dukung tingkat sosial pemilih. “Tidak mudah mengubah pemilihan manual dengan mencoblos atau mencontreng kertas ke sentuhan layar komputer atau touchscreen maupun mouse-pinter atau klik layar gambar kandidat,” kata dia, Jumat (26/4/13).

KPU Pusat terobsesi dengan e-voting pemilu nasional dengan pertimbangan efisiensi waktu dengan catatan setiap pemilih hanya memerlukan memilih 6-45 detik dan data langsung terakumulasi dalam server.

Gagasan menerapkan e-voting, menurut dosen teknik informatika Fakultas Teknologi Industri UII, memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Aspek anggaran pengadaan perangkat dan dukungan perangkat lunak sebesar Rp 14 trilliun, di antaranya sebanyak Rp 5-6 triliun untuk pengadaan perangkat keras e-voting.

Kemudian keamanan, e-voting sangat rentan dengan kegamangan teknologi, serangan hacker. Dalam kasus e-voting di Amerika, seperti terjadi di negara bagian Bernalilo County dan Maryland, gambar kandidat Kerry pada layar elektronik berubah menjadi kandidat presiden Bush. Kasus lain di Maryland dan Orange County, kandidat tidak terdaftar di daerah pemilihan, yang terdaftar kandidat dari daerah pemilihan lain. Kasus lain di Honolulu, Hawai, kandidat dari partai yang tidak terdaftar tampil dalam layar.

Menurut dia kasus-kasus kegamangan teknologi tersebut bisa diatasi oleh para ahlinya. Namun, konteks Indonesia, penggunaan e-voting tantangan terbesar pada aspek sosial. Contoh penelitian tentang penggunaan seluler pada warga usia pemilih di Cangkringan, Sleman, 2011, dari 150 responden sebanyak 80 persen tidak menggunakan seluler. Kasus ini bisa dijadikan perbandingan dengan warga di Indonesia Timur, yang bisa jadi lebih tidak mengenal dan menggunakan teknologi informatika dibanding warga di kawasan Indonesia Barat dan Tengah.

“KPU perlu mengaji lebih dalam untuk menerapkan e-voting dalam Pemilu 2014. Saya berpendapat warga pemilih belum seluruhnya siap,” kata dia. (A-84/A-108)***

Link: http://www.pikiran-rakyat.com/node/232665

PEMILU 2014, INDONESIA BELUM SIAP TERAPKAN E-VOTING

Pemilu 2014, Indonesia belum siap terapkan e-voting

Ratih Keswara

Jum’at, 26 April 2013 − 16:52 WIB

Pemilu 2014, Indonesia belum siap terapkan e-voting

Ilustrasi. (Istimewa)

Sindonews.com – Pemungutan suara merupakan salah satu proses yang dijalani dalam pemilihan umum (pemilu). Jelang Pemilu 2014, wacana menggunakan sistem electronik voting (e-voting) mencuat, meskipun dari sisi pendanaan Indonesia dinilai belum siap.

“Wacana menggunakan e-voting memang sudah direncanakan untuk (Pemilu) 2014. Namun dari sisi dana belum mencukupi karena hanya untuk alat saja dibutuhkan Rp5 triliun-Rp6 triliun, padahal budget Pemilu 2014 hanya sebesar Rp16 triliun. Karenanya, kami mulai mensosialisasikan bahwa ada pilihan cara memvoting yakni dengan e-voting,” ujar Dosen Magister Teknik Informatika UII Yogyakarta Manik Hapsari PhD, di DIY, Jumat (26/4/2013).

Hal ini, kata dia, untuk mempersingkat waktu, meski diakuinya masih banyak kekurangan dalam sistem tersebut. Namun dengan diketahui oleh masyarakat luas, ia berharap sistem e-voting bisa diterima.

“Penentu utama keberhasilan pelaksanaan e-voting memang terletak pada sosial kultur masyarakatnya. Dengan masyarakat bisa menerima, sistem ini bisa sangat membantu dalam pelaksanaan pemilu. Namun memang untuk beberapa negara maju saja, sistem ini belum berani diterapkan, melihat banyaknya persoalan yang terjadi di negara-negara yang telah mengimplementasikannya,” katanya.

Diungkapkan Manik, negara yang telah menggunakan sistem e-voting antara lain Amerika Serikat (AS) bahkan sejak 1990, India dan Filipina.

Meski di negara-negara tersebut pelaksanaan e-voting dinilai berhasil, namun masalah-masalah diakibatkan kesalahan pada data yang masuk. Hal inilah yang membuat Inggris dan Kanada sampai saat ini pun masih menjadikan sistem ini hanya sebagai wacana.

“Meski kami memperkenalkan sistem ini, yang harus dilakukan ialah sebelum benar-benar bisa diterapkan, sistem ini harus teruji dulu. Semua kekurangan yang terjadi selama ini harus sudah bisa diatasi dengan sistem yang baru,” tuturnya.

Dikatakan dia, sistem e-voting tetap memiliki kelebihan yakni masih bertoleransi terhadap kesalahan. Mengenai masalah transparansi, sistem ini cukup akurat karena memang dari awal telah didesain memiliki pengamanan yang baik. Namun wajib dipastikan input pada sistem sama dengan data yang tersimpan.

“Saat ini menjadi tugas pemerintah dan akademisi untuk mengakomodir masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sistem e-voting. Dengan siapnya masyarakat, maka sistem ini siap dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Humas Pascasarjana FTI Jerri Irgo menambahkan, penelitian mengenai keefektifan e-voting sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, namun hal tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil yang baik.

“Penelitian sendiri dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. Ini untuk melihat sejauh mana keterbiasaan masyarakat dengan perangkat komputer dan internet. Dan memang dari segi sosial kultur, masyarakat kita memang belum siap. Karena itu e-voting perlu diperkenalkan,” imbuhnya.

(mhd)

Link: http://nasional.sindonews.com/read/2013/04/26/12/742390/pemilu-2014-indonesia-belum-siap-terapkan-e-voting

E-Voting Pemilu Rentan Masalah?

eVoting Pemilu Rentan Masalah?

Jumat, 26 April 2013, 21:53 WIB

Partai peserta pemilu 2009 (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA–Penerapan “e-voting” atau pemilihan elektronik pada Pemilihan Umum 2014 rentan menimbulkan berbagai masalah, kata dosen Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Manik Hapsara.

“Performa ‘e-voting’ dinilai tidak aman, dan berpotensi memberi dampak negatif yang sangat besar. Kelemahan ‘e-voting’ memungkinkan masuknya kepentingan pihak-pihak yang ingin mengacaukan proses dan hasil pemilihan,” katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, kegagalan pada penerapan “e-voting” dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Jika terjadi, kemungkinan harus mengulang proses pemilihan, yang artinya akan ada pembengkakan biaya demokrasi, dan jika berlarut dapat membahayakan kehidupan negara.

“Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai berhasil menerapkan ‘e-voting’ pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Pandeglang, Banten, dan Jembrana, Bali. Namun, koneksi internet yang digunakan untuk mengirimkan data suara ke pusat tabulasi memiliki banyak lubang keamanan yang dapat mengancam kelancaran dan kredibilitas ‘e-voting’,” katanya.

Ia mengatakan beberapa serangan sangat mungkin dilancarkan kepada internet seperti “spoofing”, virus, dan “denial of service”. Dalam “e-voting”, internet berfungsi mulai dari menampilkan “electronic ballot” hingga mengirimkan data suara ke pusat tabulasi.

“Beberapa pengalaman penerapan ‘e-voting’ di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Venezuela, Filipina, dan India menimbulkan masalah masing-masing mulai dari ‘hardware’ tidak bekerja, sistem tidak mendukung, dan suara yang hilang,” katanya.

Menurut dia, permasalahan itu bisa terjadi karena terdapat “bug” pada sistem atau berhasil diretas oleh “hacker” dengan menanamkan program yang dirancang untuk mengganggu kerja sistem.

“Saya menilai Indonesia belum siap menerapkan ‘e-voting’ pada Pemilu 2014. Jika tetap dilakukan akan timbul pertanyaan, apakah kita mau mempercayakan keselamatan dan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum kita pada sistem yang tidak terpercaya?,” katanya.

Redaktur : Taufik Rachman